Memutus Mata Rantai Kepercayaan Pemuda terhadap Demokrasi
Oleh: Apriani (Pegiat Literasi)
Dilansir dari bangka. tribunnews (Rabu, 08/09/2024) pakar politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas Profesor Asrinaldi menyoroti partisipasi dari Gen Z dalam menjaga iklim demokrasi yang ada di Indonesia. Menurut Profesor Asrinaldi, adanya syarat partisipasi dalam sebuah sistem demokrasi membuat para generasi muda atau Gen Z seharusnya memperoleh bekal pengetahuan politik yang cukup mumpuni.
Profesor Asrinaldi berpendapat, ketika para Gen Z tidak mendapat bekal soal pengetahuan politik yang mumpuni, akan sangat sulit mengharapkan adanya perbaikan dalam sistem demokrasi.
Pada kesempatan yang sama, Ketua APSIPOL Iding Rosyidin yang membahas adanya fenomena kemunduran demokrasi (Democratic Backsliding) di Indonesia juga berharap agar kaum muda khususnya mahasiswa bisa menjadi agen perubahan demokrasi.
Iding Rosyidin menyebutkan, salah satu solusi kemunduran demokrasi itu, yakni adanya reformasi ditubuh partai politik dengan adanya perubahan pola rekrutmen, kaderisasi dan distribusi kader. Sehingga pada saat ini, para mahasiswa yang duduk di bangku kuliah diharapkan sudah mendapatkan bekal pengetahuan politik mumpuni, agar bisa memperbaiki iklim demokrasi Indonesia ke depan.
Pandangan ini meyesatkan karena realitanya Politik demokrasi tidak berkorelasi dengan perbaikan kehidupan masyarakat. Realitas ini yang membentuk para pemuda malas berpolitik dalam bingkai demokrasi meskipun mereka tidak memahami kesalahan demokrasi secara konseptual. Pragmatisme berpikir jugalah yang membetuk generasi muda menjauh dari politik demokrasi.
Demokrasi tidak layak diperjuangkan, sebab segala kerusakan yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat saat ini justru lahir dari sistem demokrasi. Buktinya, demokrasi hingga saat ini belum bisa membawa kesejahteraan pada masyarakat, melainkan banyak persoalan kehidupan rakyat semakin rumit. Harga kebutuhan hidup semakin tinggi, pengganguran, kemuskinan, kebodohan, hingga tindak kriminalitas dari tahun ke tahun angkanya terus naik.
Ketika politik demokrasi itu menampakkan berbagai kerusakan yang diindera pemuda sejatinya itu bukanlah kemunduran demokrasi. Lebih tepat disebut demokrasi sebagai sebuah sistem yang merusak, sehingga demokrasi memang layak ditinggalkan oleh pemuda.
Para pemuda harus berpartisipasi dalam perubahan politik Indonesia. Untuk itu, pemuda membutuhkan peran partai politik untuk membimbing mereka memahami politik yang benar, dan melakukan perubahan politik dengan memahami politik Islam dan perubahan politik menuju sistem Islam, bukan mempertahankan demokrasi yang terbukti problematik.
Politik dalam Islam akan menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah umat. Sebab, politik dalam Islam adalah mekanisme pengaturan seluruh urusan umat agar bisa terselesaikan. Kebutuhan umat akan terpenuhi dengan sebaik-baik pengaturan dari penguasa yang menerapkan syariat Islam secara kafah dalam bingkai Khilafah. Lebih dari itu, politik Islam akan menciptakan suasana iman yang tinggi sehingga ketakwaan menjadi satu-satunya motivasi dalam berpolitik
Dalam rangka memahami politik islam, pemuda membutuhkan peran partai politik. Salah satu fungsi parpol dalam partai politik adalah mengedukasi umat tentang politik. Jadi sudah semestinya pemuda harus bergabung dengan parpol sahih untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan negara. Mewujudkan tata dunia baru yang berbeda dengan model politik demokrasi yang jelas telah gagal sejak lama.
Dilansir dari muslimahnews, berikut beberapa kriteria parpol sahih yang harus dipahami pemuda. Pertama, partai tersebut memiliki fikrah (ide-ide, pemikiran) yang jelas dan ideologi yang sahih, yakni Islam. Jika ada parpol Islam, tetapi ideologinya bukan Islam, tentu patut dipertanyakan landasan dalam menentukan visi dan misinya.
Kedua, parpol tersebut harus memiliki thariqah (metode) perubahan yang relevan dengan problematik sistem serta sesuai dengan metode dakwah Rasulullah saw.. Dengan begitu jelas, jika ada parpol khususnya parpol Islam yang masuk ke dalam sistem demokrasi, bisa dikatakan parpol tersebut tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw. karena beliau tidak pernah masuk ke dalam parlemen.
Ketiga, ikatan yang menghimpun para anggotanya haruslah akidah Islam karena merupakan satu-satunya ikatan yang mampu mengikat antaranggotanya dengan kuat. Selain akidah Islam jelas ikatan rapuh, misalnya ikatan kemaslahatan atau kebangsaan, yang keduanya batil dan bersifat sementara.
Keempat, para anggotanya memiliki kesadaran yang benar tentang fikrah dan thariqah partai, mereka juga diikat oleh akidah Islam. Dengan demikian, orang-orang yang menjadi anggota parpol bukan sekadar karena ketokohannya, kepakarannya, apalagi jabatannya, melainkan karena pemikirannya. Jika ada parpol Islam yang menerima keanggotaan dari nonmuslim, tentu patut dipertanyakan sebab sudah pasti kesadaran akan fikrah dan thariqah Islam tidak akan ada pada seorang nonmuslim.
Penting membangun narasi kepada pemuda, untuk menghentikan kepercayaan kepada partai-partai sekuler apapun basis massa yang dimiliki. Dan tanggung jawab mengadakan Pendidikan politik seperti ini adalah tanggungjawab negara.
Khilafah akan melakukan Pendidikan politik Islam kepada para pemuda/Gen Z, karena politik dalam Islam adalah satu kebutuhan dan umat Islam termasuk Gen Z wajib berpolitik sesuai dengan tuntunan Islam.
Wallahu a'lam bissawab.