Kapitalis Sekuler, Jalan Perubahan Hakiki?
Oleh: Hafizatul Dwi Maulida, S.Pd
Pada bulan Oktober ini menjadi kebahagian bagi para calon penguasa negeri ini, karena pada bulan ini akan dilantiknya jajaran pejabat dan penguasa yang akan memimpin Indonesia lima tahun kedepan.
Adapun terlihat jajaran pejabat yang dilantik berbeda dari sebelumnya baik itu dari sisi orangnya maupun jumlah pejabatnya. Untuk lima tahun kedepan ada perubahan jajaran menteri yakni yang sebelumnya 34 orang menjadi 44 orang lebih banyak dari sebelumnya.
Menurut Direktur Riset dan Komunikas Lembaga Survei Kedai Kopi Ibnu Dwi Cahyo menilai pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang akan dilantik pada bulan Oktober menilai pemerintahan Prabowo mendatang layak memiliki kabinet yang banyak atau gemuk.
Dengan syarat kabinet gemuk tersebut harus diisi orang orang yang memiliki kemampuan dan latar belakang pengalaman yang sama dengan kementerian yang akan dipimpin.
"Prabowo harus menempatkan orang orang terbaik dan profesional yang sesuai dengan kebutuhan kementerian tersebut ," kata Ibnu dalam siaran persnya, rabu.Untuk diketahui, wacana yang beredar menyebutkan jajaran kementerian yang akan ata Ibnu mendampingi pemerintahan Prabowo Gibran berjumlah 44 kementerian. Jumlah ini bertambah dari yang sebelumnya hanya sebanyak 34 kementerian. Rabu,18/09/24, Antaranews.com.
Kepemimpinan Prabowo memiliki banyak orang yang akan membantu pelaksanaan pemerintahannya. Dengan adanya kabinet yang gemuk ini akan menjadi sebuah pertanyaan apakah akan berjalan efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya.
Tentunya banyak perombakan yang akan terjadi, contohnya aja dari sisi pembiayaan akan lebih besar.
Berbicara mengenai pembiayaan tentu akan berkorelasi dengan utang negara dan pajak. Diketahui pendapatan terbesar negeri ini adalah dari utang dan pajak. Jadi utang akan semakin membengkak, posisi ULN Indonesia pada juli 2024 tercatat 414,3 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 4,1 %. Bank Indonesia, 19 September 2024. Setiap tahun adanya penambahan Utang dan juga akan mengalami kenaikan pajak apabila pemasukkan APBN kurang maka yang akan terbebani pajak adalah rakyat.
Selain itu dengan adanya kabinet yang gemuk akan berisiko ketidakjelasan job deskripsinya. Tentunya akan bertambah bidang kerjanya dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi tumpang tindih jenis bidang kerjanya. Hal ini berpengaruh juga kepada kebijakan yang di keluarkan oleh menteri karena tidak sinkron antara bidang kerja yang sama. Misalkan saja kementerian pendidikan, kebudayaan,riset dan teknologi yang akan diperkirakan dipecah menjadi kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. kementerian pendidikan ini satu kesatuan jadi apabila kebijakannya tidak sinkron akan berpengaruh sehingga tidak efisien dan efektif.
Selain itu juga akan berpeluang adanya korupsi apalagi di Negeri ini marak korupsi dan pemerintah belum bisa memberantas para koruptor. Apabila terjadi korupsi tentu akan merugikan negara dan rakyat. Parahnya hukuman ataupun sanksi bagi koruptor sangatlah ringan dan tidak menjerakan karena hukum saat ini bisa dilobi.
Imbas dari semua kebijakan tentu adalah rakyat, apabila kebijakan tersebut berpihak pada golongan tertentu. Seharusnya yang menjadi perhatian dari pemerintah adalah rakyat tapi yang terjadi malah menjadi korban dari kerakusan para kapitalis saat ini.Tak dipungkiri kondisi ini dipengaruhi oleh sistem yang dianut oleh dunia yakni sekuler kapitalis. Dalam sistem ini berpandangan aturan atau kebijakan berada ditangan manusia tidak boleh ada campur tangan agama.
Adapun pemerintahan ini kebijakan berada di tangan rakyat yang diwakilkan kepada wakil rakyat yakni DPR .atau bisa juga disebut demokrasi yakni dari rakyat untuk rakyat. Tapi pada kenyataannya rakyat yang menderita setiap kebijakan yang dikeluarkan karena kebijakan sarat dengan kepentingan tertentu karena dipengaruhi oleh hawa nafsu.
Sistem sekuler kapitalis yang diterapkan dunia saat ini banyak mengalami kerusakan di semua bidang. Sehingga menimbulkan kemiskinan, kesenjangan sosial, pergaulan bebas. Hal ini sebabkan semua aturan diserahkan kepada manusia, sedangkan manusia mempunyai sifat lemah, terbatas, bergantung. Untuk itu perlu sebuah aturan yang mampu mengatur yang tidak melukai fitrah manusia dan aturan tersebut itu adalah aturan Islam.
Kenapa mesti agama Islam bukan agama lain karena agama Islam bukan sekedar agama tapi juga sebagai aturan hidup. Semua yang ada di dunia ini sudah diatur dan di tuangkan dalam Alquran yang menjadi pedoman hidup bagi umat muslim.
Sejarah membuktikan saat Rasulullah menjadi kepala negara pertama di Madinah. Beliau mengajarkan bagaimana menjalankan pemerintahan walaupun saat itu masih sederhana. Khalifah / presiden mempunyai tanggung jawab untuk menjalan kan roda pemerintahan, menjamin keamanan, kesejahteraan dan kesehatan rakyatnya karena itu adalah amanah seorang pemimpin negara.
Khalifah sebagai kepala negara boleh mengangkat pembantu atau wakil untuk membantu menjalankan pemerintahan. Adapun yang membantu khalifah adalah muawin tanfid dan tanfizh, qadhi, wali maupun Amil. Jabatan itu adalah amanah sehingga seorang pemimpin perlu mengangkat para wakilnya yang memiliki kemampuan dalam bidangnya,amanah,jujur sehingga menjalankan tugas nya dengan baik dan bertanggung jawab.
Hal ini telah disampaikan oleh Rasulullah diriwayatkan dari Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abu Maryam " Rasulullah SAW bersabda, setiap orang adalah pemimpin dan mereka akan bertanggung jawab atas kepemimpinannya itu". Dalam hadist lain "barang siapa yang menipu kami, bukanlah dia dari golongan kami." (HR Muslim)
Dan juga dalam surah Asysyura 42: Sesungguhnya dosa itu atas orang orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih.
Dari hadist dan ayat tersebut jelas bahwa adanya sanksi bagi yang tidak bertanggung jawab dalam amanahnya oleh Allah kelak diakhirat.