PEMBANGUNAN SEHARUSNYA UNTUK MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Oleh Ummu Afra
Dilansir dari jateng.antaranews.com (9/7/2024), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimis menjadi daerah penumpu pangan dan industri nasional seiring disetujuinya Raperda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jateng 2025-2045. Menurut Sekretaris Daerah Jateng Sumarno, RPJPD sangat strategis karena berkaitan dengan rencana pembangunan selama 20 tahun ke depan yang sudah disinkronkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).
Hal senada dikatakan oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., bahwa visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional ini selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yaitu negara nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan menyongsong Indonesia Emas 2045. Dalam penyusunan regulasi itu, Pemprov Jateng juga memperhatikan isu-isu strategis dan keberlanjutan dari RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)(humas.jatengprov.gov.id, 9/7/2024).
Dengan disetujuinya RPJPD itu, Pemprov Jateng optimis mampu mewujudkan wilayahnya sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Untuk itu menurut Sumarno pihaknya perlu mengedepankan sosialisasi kepada masyarakat, guna menjaga keseimbangan, antara pertumbuhan industri dan kelestarian alam. Dan dia memastikan ketika sektor pangan dan industri berjalan baik, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
SAYANGNYA HARGA PANGAN DI JATENG MASIH TINGGI
Menurut Agrofarm.co.id (14/3/2024) Wilayah Jawa Tengah sedang memasuki masa Panen Raya 2024. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Jawa Tengah (Dishanpan), Dyah Lukisari, memastikan stok beras Jawa Tengah (Jawa Tengah) menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri aman, bahkan surplus. Dyah menyatakan bahwa ada deficit beras pada Januari dan Februari, tapi untuk Maret sudah tidak lagi bahkan surplus. Meski jateng surplus beras, tapi realitanya harga beras lokal bersaing dengan beras impor. Penguasaan pasar beras oleh segelintir perusahaan besar disinyalir jadi penyebab harga beras tak kunjung turun meski pemerintah rajin impor jutaan ton beras.
Perum Bulog tak mampu mengendalikan harga karena peran yang minim. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, harga beras yang tinggi saat ini disebabkan oleh pasokan yang terbatas. Di sisi lain, dominansi pasar beras di dalam negeri dikuasai oleh segelintir konglomerat, alih-alih dikuasai oleh negara lewat Perum Bulog.(Solopos.com, 10/2/2024).
INDUSTRIALISASI DI JAWA TENGAH DAN DAMPAKNYA
Dalam sistem kapitalisme, pembangunan sering diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi dan abai terhadap masalah keadilan, pemerataan, atau perlakuan manusiawi terhadap masyarakat. Nyatanya, pembangunan kapitalistik tidak pernah memprioritaskan kemanusiaan dan pembangunan manusia.
Sepanjang tahun 2021, industri pengolahan memberikan kontribusi sebesar 34,31 persen pada pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah. "Sektor industri menjadi dominan di sektor-sektor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi atau PDRB di Jawa Tengah," jelas Arif Sambodo, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Tengah, Kamis (Bisnis.com, 24/2/2022).
Arif menjelaskan bahwa hingga hari ini, jumlah industri besar dan sedang di Jawa Tengah mencapai 4.044 industri, industri mikro dan kecil menempati nomor satu secara nasional dengan jumlah 912.421 dan angka ini bertambah untuk industri ultra-mikro. Dan laju pertumbuhan industri pada kuartal III/2021 mencapai 4,01 persen (q-to-q). Meskipun berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, namun sektor industri tak lepas dari sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya infrastruktur pendukung industri seperti jalur transportasi ataupun kawasan industri.
Sayangnya industrialisasi di Jateng telah meningkatkan dampak kerusakan lingkungan. Dari VOAIndonesia.com (7/11/2021) diberitakan bahwa kondisi kritis pesisir Jawa Tengah bagian utara menjadi bukti nyata dari dampak perubahan iklim yang tidak terelakkan. Industrialisasi di Jawa Tengah berperan besar menciptakan kondisi dimana pemukiman penduduk terus tenggelam, sementara di sisi lain pemerintah dinilai belum mengambil tindakan cukup untuk menghentikan laju penurunan tanah. Sektor industry merupakan penyumbang emisi karbon dimana salah satunya dari pembangkit listrik, yang memang harus tersedia untuk mendukung operasional sektor industri . Padahal emisi karbon menyebabkan perubahan iklim, yang dampaknya dirasakan warga pesisir utara Jawa Tengah.
ROADMAP PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA EMAS 2045
Terkait permasalahan pembangunan di Indonesia, pernah terlontar kritik dari DPR. Sekretaris FPKS DPR RI Sukamta mengatakan, Pemerintahan Jokowi sejak awal menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi terkesan menomorduakan aspek manusianya. Pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani tempo hari yang akan membuat roadmap pembangunan manusia semakin memperjelas hal tersebut.
"Logikanya terbalik, harusnya pembuatan roadmap pembangunan manusia dilakukan pertama kali sejak tahun pertama pemerintah menjabat. Ini malah fokus dulu ke infrastruktur. Sementara roadmap pembangunan manusia baru akan dibuat di tahun ke-4 saat masa jabatan pemerintah akan berakhir," ujar Sukamta. (pks.id, 21/2/2018).
Roadmap pembangunan manusia tersebut sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.. Ini merupakan konsep yang menggambarkan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan berdaulat pada 2045, dimana kuncinya adalah pembangunan SDM unggul dan berkarakter (Antara News, 7-11-2023). Ada beberapa tantangan yang harus dilalui untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Pertama, kesenjangan ekonomi. Menurut BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2023 adalah 9,36% atau 25,90 juta orang. Menurut World Inequality Report 2022 terjadi ketimpangan ekonomi dan tidak ada perubahan signifikan di Indonesia selama dua dekade terakhir.
Kedua, ketimpangan pendidikan, dimana layanan pendidikan masih mahal dan jauh dari kata berkualitas.
Ketiga, meningkatnya intoleransi di Indonesia. Salah satu akar penyebab utama intoleransi di Indonesia adalah politisasi agama.
Pertanyaannya, apakah ketiga tantangan tersebut dapat dilewati dengan kebijakan yang didasarkan pada asas demokrasi kapitalistik? Bukankah ketiga tantangan tersebut justru merupakan dampak dari penerapan sistem tersebut?
PEMBANGUNAN DALAM SISTEM ISLAM
Islam memandang bahwa pembangunan manusia merupakan kunci kemenangan peradaban Islam. Ibadah pada Allah Taala adalah asas pembangunan dalam masyarakat Islam. Rumusnya, pembangunan bertujuan untuk ibadah kepada-Nya, berasaskan ideologi Islam, dan mengutamakan pembangunan manusia di atas pembangunan ruang dan fisik.
Keunggulan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak terlepas dari keunggulan sistem yang diterapkan. Sistem Islam yang berlandaskan Ideologi Islam merupakan kunci pembangunan SDM unggul dan telah teruji. Hal ini pernah terwujud dalam institusi Islam bernama Khilafah.
Dalam membangun SDM unggul, Khilafah bertumpu pada penguasaan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang produksi/industri. Firman Allah Taala, “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu.” (QS Al-Anf al: 60).
Departemen Pendidikan dalam Islam menyelenggarakan pendidikan yang mampu menghasilkan para teknokrat dan saintis yang bersyahsiah Islam, serta mampu mengelola SDA menjadi senjata canggih, bahkan pesawat tempur modern. Salah satu yang harus dipenuhi negara maju ialah tidak tergantung negara lain dalam memenuhi peralatan berat yang dibutuhkan untuk melindungi keamanan negara.
Khilafah juga akan mencetak SDM bersyahsiah Islam untuk menjaga kemaslahatan umum. Mereka pun akan mengelola kekayaan milik umum sesuai aturan Islam.
Sementara itu, sistem pendidikan Islam berisi kurikulum pendidikan yang berlandaskan akidah Islam. Seluruh materi pelajaran dan metode pengajaran disusun dengan tidak menyimpang dari landasan pendidikan tersebut. Biaya pendidikan digratiskan karena salah jaminan yang harus dipenuhi oleh negara.
Salah satu tokoh masyhur yang dikenal dunia adalah Ibnu Sina yang dikenal sebagai Bapak Kedokteran. Ia menghasilkan sebuah karya buku bernama Al-Qanun fi ath-Thibb yang merupakan ensiklopedia ilmu kedokteran dan ilmu bedah terlengkap yang menjadi referensi utama fakultas kedokteran di berbagai universitas Eropa hingga abad ke-14.
Ada lagi ilmuwan Islam bernama Al-Khawarizmi yang berhasil membuat peta bumi sekaligus peta langit ketika bangsa Eropa masih meyakini bahwa bumi datar. Ia juga pakar matematika dan aljabar. Masih banyak lagi ilmuwan Islam yang teruji menjadi pionir dalam berbagai bidang keilmuan dan teknologi. Ini bukan sebatas cita-cita semata, melainkan telah terbukti nyata.
Pembangunan dalam Islam untuk meningkatkan pelayanan negara kepada rakyat, dimana pembangunan infrastruktur dilakukan untuk kepentingan rakyat. Pembangunan tersebut harus dikelola negara dan dibiayai dari dana milik umum. Boleh dari sumber kepemilikan negara, tetapi negara tidak boleh mengambil keuntungan dari pengelolaannya. Jika harus ada pungutan, hasilnya pun harus dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk yang lain.
Pembangunan dilaksanakan atas dasar pelayanan negara kepada publik. Sebelum melakukan pembangunan ada perencanaan yang matang dan profesinal, karena kebijakan negara akan melahirkan konsekuensi serius terhadap tatanan masyarakat.
Setiap kepemilikan umum baik berupa SDAE (Sumber Daya Alam dan Energi) atau fasilitas publik harus dikelola negara dan rakyat dapat memanfaatkannya secara gratis atau dengan harga murah dan terjangkau. Negara juga akan memenuhi kebutuhan rakyat dengan cara memberikan kemudahan bagi rakyat untuk bekerja, seperti memberi insentif modal usaha, membuka lapangan kerja, memberikan tanah mati untuk dikelola, dsb. Sehingga PSN betul-betul untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk swasta terutama asing.
Untuk menjadi negara maju serta mewujudkan Indonesia Emas 2045, ideologi Islam harus dijadikan sebagai asas negara. Inilah kunci pembangunan SDM unggul yang telah teruji dan terbukti. Hanya saja, ideologi Islam tidak mungkin bisa diterapkan dalam negara demokrasi. Ideologi Islam hanya bisa diterapkan dalam sebuah institusi yang bernama Khilafah. Wallahu a’lam bishshawab.