Polemik Beribadah Haji
Oleh: Daniaty Agnia
Jakarta, CNN Indonesia- Penyelenggaraan
ibadah haji 2024 menuai kritik tajam buntut keluhan dari banyak jemaah Indonesia atas pelayanan yang cenderung memprihatinkan. Kritik datang dari Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR yang mengungkapkan kondisi akomodasi jemaah yang memprihatinkan.
Tenda jemaah haji Indonesia minim kapasitas hingga layanan toilet yang antri berjam-jam. Ketua Timwas Haji Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyayangkan tenda sempit membuat ruang gerak jemaah tak lebih dari satu meter. Kondisi ini mengakibatkan banyak jemaah yang tidak kebagian tempat tidur di dalam tenda.
Tak cuma tahun ini saja, persoalan haji juga sempat terjadi pada tahun 2023 lalu. Kala itu terjadi persoalan akomodasi dan transportasi jemaah haji selama Armuzna tidak terkelola dengan baik. Hal ini membuat banyak jemaah haji asal Indonesia telantar Muzdalifah hingga kesulitan mendapatkan makanan.
Ironis ibadah haji sudah usai namun masih menyisakan banyak permasalahan dalam banyak aspek mulai dari kesehatan, imigrasi, hingga pelayanan jemaah. Semua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan aspek periayahan dan optimal ini adalah buah komersialisasi pengurusan sebagai akibat sistem kapitalisme yang diterapkan saat ini.
Penyelenggaraan ibadah haji tak luput dari ajang bisnis kelompok tertentu. Dampaknya jamaah tidak mendapatkan kenyamanan dalam beribadah di tanah suci usulan membuat pansus tak akan mampu menyelesaikan persoalan karena akar masalahnya adalah paradigma pelayanan haji dalam sistem kapitalisme.
Karena adanya nasionalisme kapitalisme, negara arab dengan negara muslim lainnya jadi berbeda. Padahal negara satu dengan yang lain adalah sama negara muslim. Maka diharuskan ada visa kalau mau ibadah haji. Akhirnya ada sebagian orang ingin ibadah haji tertipu dengan visa non haji.
Jadi tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena tidak mempunyai visa haji. Sekat nasionalisme yang menyulitkan harus ada visa dan masih mengusung ideologi kapitalisme. Semua hal akhirnya dinilai dengan materi keuntungan semata. Termasuk penyelenggaraan ibadah haji yang seharusnya bernilai ruhiyah.
Berbeda dengan sistem Islam. Islam menetapkan negara sebagai raa'in, pelayan rakyat. Yang akan mengurus rakyat dengan baik sehingga nyaman apalagi dalam menunaikan beribadah haji ini. Sebagaimana Sabda Rasulullah Saw: " Imam (khalifah) adalah pengurus dan bertanggung jawab atas (urusan) rakyatnya (HR. Bukhari).
Maka negara akan mempermudah pelayanan ibadah haji yang di rindukan umat.
Salah satunya dalam menjamin seluruh kaum muslim bisa berhaji dengan tenang, aman, nyaman, dan tidak terbebani dengan adanya visa yang harus di urus. Karena Arab adalah termasuk dari bagian negeri muslim lainnya dan bagian dari wilayah sebagai muslim juga tidak ada perbedaan muslim di Arab dan Non Arab.
Amanah adalah ciri pemimpin dalam Islam karena dibangun atas kesadaran akan adanya hari penghisaban kelak. Maka negara akan mengatur segala hal agar ibadah haji dapat terlaksana dengan mudah dan bisa diakses masyarakat secara luas.
Selain itu Islam juga memiliki mekanisme/ biografi yang sederhana dan praktis serta profesional sehingga memberi kenyamanan pada rakyat. Karena sosok pemimpin yang mengayomi rakyat, akan menyediakan fasilitas sama rata, jemaah tidak akan membayar lebih mahal hanya untuk mendapatkan fasilitas terbaik.
Wallahu a'lam bish-shawwab